Di Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital, perubahan datang terlalu cepat untuk disikapi dengan cara lama. Teknologi bergerak. Aparatur harus ikut bergerak.

Bagi Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi BPSDM Komdigi, Noor Iza, tantangan terbesar pengembangan SDM bukan soal jumlah pelatihan. Tantangannya adalah kecepatan perubahan itu sendiri.

“Perkembangan teknologi digital begitu cepat dan masif. Pemerintah tidak bisa membiarkannya berjalan sendiri. Kita harus menyiapkan aparatur agar mampu mengikuti dan mengelola perubahan itu,” ujarnya.

Ia merujuk laporan World Economic Forum awal 2025. Enam puluh persen pengusaha dunia akan mentransformasi bisnisnya hingga 2030. Delapan puluh enam persen dipicu oleh kecerdasan artifisial dan teknologi pemrosesan informasi. Di sektor publik, dampaknya tidak kalah besar. Otomatisasi tidak terhindarkan. Sekitar 31 persen pekerjaan aparatur berpotensi tergantikan. Namun baginya, ini bukan ancaman semata.

“Bukan berarti SDM-nya hilang. Tapi perannya berubah. Yang tersisa harus jauh lebih terampil. Mereka harus bisa mengembangkan, mengendalikan, dan membaca proses otomatisasi.”

Di titik inilah Puspa Komdigi mengambil peran. Noor Iza memimpin dengan pendekatan transformasional dan adaptif. Ia percaya pelatihan harus praktis, cepat, dan berdampak. ASN tidak boleh dipersulit oleh skema yang panjang dan teoritis.

“ASN itu butuh pelatihan yang tidak ribet. Bisa langsung diterapkan,” katanya.

Ia bercerita tentang momen penutupan sebuah pelatihan yang berlangsung riuh. Peserta baru menyadari mereka mampu membuat aplikasi sendiri, tanpa latar belakang pemrograman.

“Dalam satu jam aplikasinya jadi. Mereka kaget sendiri. Ini yang kami kejar. Keahlian yang langsung hidup di pekerjaan.”

Pendekatan Kreatif

Di bawah kepemimpinannya, Puspa Komdigi mengelola pengembangan aparatur, pelatihan, sertifikasi, hingga literasi komunikasi dan digital. Spektrumnya luas. Dari pelatihan teknis digital, fungsional pemerintahan, hingga kepemimpinan manajerial. Namun benang merahnya satu. Menciptakan aparatur yang siap menghadapi birokrasi digital.

Salah satu program utamanya adalah Smart Digital ASN. Program ini membekali aparatur dengan keterampilan digital terapan. Dari membuat dashboard kinerja hingga solusi kerja berbasis data. Untuk level pimpinan, dikembangkan Smart Digital Leaders. Program ini menanamkan digital mindset agar kebijakan dan layanan publik lahir dari pemahaman teknologi, bukan sekadar jargon.

“Birokrasi nasional harus bergerak ke smart government dan smart birokrasi. Kompetensi ASN harus mendukung arah itu,” tegasnya.

Puspa Komdigi tidak membatasi diri hanya untuk internal kementerian. Program pelatihan dibuka luas bagi ASN pusat dan daerah. Segmentasinya fleksibel. Dari kompetensi dasar digital, kompetensi terapan, hingga kepemimpinan digital. Tujuannya agar setiap ASN, di manapun berada, mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung kinerja organisasinya.

Kecepatan teknologi menuntut inovasi berkelanjutan. Noor Iza menegaskan Puspa tidak boleh puas dengan kurikulum lama.

“Kami harus terus menciptakan pelatihan baru. Mengikuti perkembangan teknologi dan praktik terbaik di pemerintah dan swasta.”

Pendekatannya kolaboratif. Puspa menggandeng praktisi industri, perusahaan teknologi global, akademisi, hingga mitra internasional. Kerja sama dilakukan dengan pemerintah daerah. Sejak 2023, pelatihan Smart Digital Leaders digelar bersama berbagai provinsi. Dari Yogyakarta hingga Sulawesi Utara. Bahkan melibatkan mitra seperti Tsinghua University.

Platform digital menjadi tulang punggung pelatihan. Puspa mengelola ekosistem pembelajaran berlapis. Mulai dari akademi, LMS, hingga interoperabilitas dengan platform kementerian dan lembaga lain. Evaluasi dilakukan berbasis sistem digital. Dampak pelatihan diukur. Alumni diminta melaporkan penerapan hasil belajar. Semua ditampilkan dalam dashboard yang kini mulai dianalisis dengan kecerdasan artifisial.

Era Kecerdasan Artifisial

Inovasi terbaru Puspa bergerak ke ranah yang lebih maju. Pengembangan kompetensi untuk mendukung Pusat Data Nasional. Pelatihan AI generatif. Literasi etika AI. Hingga AI agen dan prompt engineering.

“Tahun ini kami mulai serius di AI agen. Pesertanya antusias. Ada yang selesai pelatihan langsung membuat dua aplikasi,” katanya.

Ia mencontohkan ASN kehumasan yang membangun AI untuk transkripsi dan produksi narasi komunikasi publik. Bagi Noor Iza, inilah bukti bahwa aparatur bisa menjadi pencipta solusi, bukan sekadar pengguna.

Dalam lima tahun ke depan, ia tidak berbicara tentang target pribadi. Ia berbicara tentang manfaat.

“Bagaimana Puspa ini benar-benar dirasakan ASN. Pelatihannya makin mudah, makin cepat, dan makin berdampak. Bisa diikuti lebih banyak orang.”

Ia membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya. Pelatihan luring dan daring digabung. Akses diperluas. Hambatan jarak dipangkas.

Kepercayaan Publik

Bagi Noor Iza, pengembangan kapasitas aparatur tidak pernah berhenti pada ruang kelas atau sertifikat pelatihan. Ia percaya kualitas SDM birokrasi akan selalu bermuara pada satu hal yang lebih besar, yakni kepercayaan publik. Ketika aparatur mampu bekerja cepat, akurat, dan transparan, masyarakat akan merasakan langsung perubahan itu dalam layanan sehari-hari. Dari perizinan, layanan informasi, hingga komunikasi publik yang lebih jernih.

“Kompetensi ASN itu ujungnya pelayanan publik. Kalau ASN-nya paham digital, paham data, paham teknologi, maka layanan ke masyarakat juga lebih cepat dan lebih tepat,” ujarnya.

Ia tidak menutup mata bahwa tantangan terbesar justru sering datang dari dalam. Bukan dari teknologi, tetapi dari budaya kerja. Resistensi terhadap perubahan masih ada, dan itu manusiawi. Bertahun-tahun bekerja dengan pola lama membuat adaptasi terasa berat bagi sebagian aparatur. Namun baginya, perubahan tidak bisa ditunda.

“Resistensi itu harus makin kecil. Bukan dengan paksaan, tapi dengan menunjukkan manfaat. Ketika ASN merasakan langsung bahwa teknologi memudahkan pekerjaannya, resistensi itu pelan-pelan hilang,” katanya.

Dalam konteks ini, Puspa Komdigi memposisikan diri bukan sekadar unit pelatihan internal kementerian. Perannya lintas sektor dan lintas wilayah. ASN dari pusat hingga daerah, dari berbagai kementerian dan lembaga, menjadi sasaran pengembangan kompetensi digital. Tujuannya satu, membangun kapasitas birokrasi nasional yang siap menghadapi perubahan.

Pendekatan itu juga tercermin dalam cara Puspa mengukur dampak. Pelatihan tidak berhenti saat kelas selesai. Evaluasi dilakukan secara digital, hasilnya ditampilkan dalam dashboard, dan ditautkan dengan penerapan pascapelatihan. Bagi Noor Iza, ini bukan sekadar pengukuran kinerja, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik atas penggunaan anggaran negara.

“Kita harus tahu pelatihan ini berdampak atau tidak. Kalau tidak berdampak, harus kita perbaiki. Itu bagian dari akuntabilitas,” tegasnya.

Menatap lima tahun ke depan, ia tidak berbicara tentang program sesaat. Yang ingin ia tinggalkan adalah sistem. Ekosistem pengembangan SDM digital ASN yang adaptif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Sistem yang tetap berjalan meski orang berganti.

“Harapan saya sederhana. Puspa Komdigi ini benar-benar bermanfaat. Pelatihannya mudah, cepat, dan berdampak. Bisa diakses lebih banyak ASN. Bisa membantu birokrasi bekerja lebih cerdas,” ucapnya.

Di tengah arus digitalisasi nasional, Noor Iza memilih fokus ke hulu. Menyiapkan manusia. Karena baginya, kepercayaan publik pada transformasi digital pemerintah tidak lahir dari teknologi semata. Kepercayaan itu tumbuh dari aparatur yang mampu, siap, dan berani berubah.

Jejak Panjang Aparatur Digital, Noor Iza dari Telekomunikasi ke Pengembangan SDM

Noor Iza memulai karier sebagai ASN di unit yang menangani BUMN. Tidak lama kemudian, ia menempuh studi S2 di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. Sepulang dari Amerika Serikat, ia masuk ke dunia telekomunikasi dan internet yang saat itu mulai tumbuh di Indonesia.

Ia terlibat langsung dalam sosialisasi internet ke masyarakat. Ia bekerja bersama asosiasi penyelenggara jasa internet. Fokusnya pada perluasan akses dan pemahaman publik. Pada fase ini, internet belum menjadi kebutuhan harian. Infrastruktur dan regulasi masih dibangun dari nol.

Memasuki era restrukturisasi telekomunikasi, Noor Iza terlibat dalam penyusunan regulasi. Ia membantu pimpinan menyiapkan bahan kebijakan. Tahun 2004 menjadi titik penting. Industri telekomunikasi Indonesia beralih dari monopoli ke kompetisi. Sejak 2006, ia menangani jaringan telekomunikasi dan penomoran nasional. Ia memastikan sistem penomoran siap menghadapi iklim persaingan terbuka.

Pengalaman teknis membawanya ke forum internasional. Ia terlibat dalam berbagai pertemuan global, termasuk World Summit on the Information Society. Dalam forum itu, ia ikut mengusulkan rumusan tentang penggunaan internet yang positif. Usulan tersebut masuk dalam Tunis Agenda.

Setelah itu, ia kembali ke ranah aplikasi informatika dan e bisnis. Pemerintah saat itu membangun Community Access Point untuk membuka akses internet publik. Noor Iza melihat satu kebutuhan penting. Akses harus berjalan seiring dengan perlindungan. Dari sinilah lahir cikal bakal pengendalian konten negatif internet. Implementasinya dimulai sekitar Agustus 2010 dan terus berjalan hingga hari ini.

Pada 2016, ia terlibat dalam pengembangan ekosistem startup nasional. Program 1000 Startup Digital diluncurkan pada Juli 2016. Di tahun yang sama, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan juru bicara kementerian. Tugas utamanya menyampaikan posisi dan kebijakan kementerian kepada publik secara jelas.

Karier kepemimpinannya berlanjut sebagai pimpinan Sekolah Tinggi Multimedia di Yogyakarta. Ia memimpin kampus di tengah tuntutan kualitas, reputasi, dan daya saing. Tantangan terbesar datang saat pandemi. Aktivitas kampus sempat terhenti. Ia memulai kembali dari fase pemulihan. Secara bertahap, kegiatan akademik dan kelembagaan kembali berjalan.

Pada Februari 2025, Noor Iza dipercaya menjabat Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital atau PUSPA Komdigi. Pengalaman lintas sektor, dari regulasi, teknologi, komunikasi publik, hingga pendidikan, menjadi modal utama. Fokusnya kini jelas. Menyiapkan aparatur yang siap bekerja di era digital dan paham perubahan yang sedang berlangsung.